KPK Didesak Jelaskan Penjemputan Nazaruddin

Liputan6.com, Jakarta: DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan membuka alasan serta detail pengeluaran biaya penjemputan Muhammad Nazaruddin yang boros dan menghabiskan uang negara hingga Rp 4 milliar. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa agak aneh apabila untuk mengembalikan seorang tersangka hukum dari luar negeri menggunakan jet pribadi yang tentunya akan mengeluarkan biaya besar.

"Pesawat komersial juga bisa, itu untuk pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Tentunya KPK yang harus memberikan penjelasan terbuka," ujar Tjahjo, Ahad (14/8).

Dia melanjutkan bahwa sebenarnya tidak bermasalah bila negara harus mengeluarkan dana besar untuk mengejar pihak yang dianggap bisa membongkar kasus hukum tertentu asalkan ada hasil yang jelas. Tjahjo kemudian menyindir KPK yang secara tidak adil memberlakukan tindakan yang sama terhadap semua tersangka kasus hukum yang melarikan diri ke luar negeri.

Menurut Tjahjo, penangkapan Nazaruddin adalah tanda berakhirnya episode pertama dramatisasi kasus oleh KPK dengan kesibukan luar biasa dari Interpol internasional, pemerintah, penegak hukum, pengamat, media, politisi dan seluruh rakyat Indonesia. "Hebat dan luar biasa fragmentasinya melebihi buronan terorisme yang dikejar oleh Interpol. Saya memimpikan langkah-langkah yang sama di dalam memburu dan menuntaskan skandal lainnya," ujar Tjahjo.

Pendapat senada diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmon J. Mahesa. Dia menyatakan KPK harus mempertanggungjawabkan pengeluaran besar dalam proses penangkapan Nazaruddin.

Desmon akan mendorong Komisi III DPR untuk memanggil KPK dan seluruh aparat hukum terkait untuk mempertanyakan keputusan mengeluarkan hingga Rp 4 milliar untuk menjemput Nazaruddin. "Uang dari mana itu? Kami punya hak mempertanyakan itu. Dari negara? Lembaga mana saja? Atau adakah donatur lainnya? Kami juga mempertanyakan kemampuan KPK melakukan penyidikan," katanya.

Desmon Mahesa melanjutkan bahwa perlu diteliti lebih jauh soal sejauhmana esensi pemulangan Nazaruddin berdampak terhadap proses pemberantasan korupsi. Dia khawatir cara-cara yang dipakai penegak hukum yang cenderung memanjakan Nazaruddin adalah bagian dari operasi meredam Nazaruddin agar tak membongkar lebih jauh kejahatannya.

"Jadi sekarang harus hati-hati, apakah KPK yang tak beres atau Nazaruddin yang tak beres. Sekarang ini apa Nazaruddin tertangkap sendiri atau sebaliknya? Semua perjalanan Nazaruddin ini agak aneh," ujar Desmon.

Sementara itu anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Basuki Eka Purnama menilai KPK seharusnya sejak awal tak memiliki opsi untuk memakai pesawat jet pribadi dalam proses pemulangan Nazaruddin. Menurut dia, KPK seharusnya sudah cukup memakai penerbangan reguler di kelas bisnis. "Yang penting KPK harus bisa menunjukkan jangan sampai hasilnya nanti membenarkan persepsi ada rekayasa atau 'deal' antara penegak hukum dengan yang bersangkutan," kata Basuki.(Ant/ULF)